Masa Depan Kebenaran Jurnalistik Indonesia dalam Arus Disinformasi

(Source: Freepik)

JAKARTA, JEJAK KABAR - Dalam dekade terakhir, jurnalisme di Indonesia memasuki fase baru yang penuh tantangan. Kehadiran teknologi digital dan media sosial mengubah cara informasi diproduksi dan disebarkan. Jika sebelumnya media arus utama menjadi penentu utama arus berita, kini informasi berseliweran dari berbagai kanal tanpa batas. Kondisi ini melahirkan paradoks: media profesional tetap berusaha menjaga akurasi dan verifikasi, sementara hoaks, disinformasi, dan manipulasi visual berbasis kecerdasan buatan justru berkembang semakin pesat.

Ke depan, arah kebenaran jurnalistik Indonesia akan banyak ditentukan oleh tiga faktor besar: peran institusi pers, kekuatan teknologi, dan kesiapan masyarakat menghadapi banjir informasi.

Institusi Pers, Teknologi, dan Tantangan Baru

Dari sisi kelembagaan, Dewan Pers melalui kepemimpinan baru Prof. Komaruddin Hidayat menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab publik. Namun, lembaga formal tidak bisa bekerja sendirian. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) mencatat bahwa pola penyebaran hoaks semakin canggih, termasuk melalui deepfake yang mampu menggiring opini atau merusak reputasi. Ketua Presidium MAFINDO, Septiaji Nugroho, menekankan bahwa kebenaran kini tidak lagi bisa dimonopoli oleh redaksi, melainkan menjadi kerja bersama antara jurnalis, akademisi, regulator, dan masyarakat sipil.

Arus teknologi membuat redaksi harus beradaptasi dengan pendekatan baru. Analisis metadata, forensik digital, hingga perangkat deteksi manipulasi menjadi bagian penting dari proses liputan. Peran jurnalis semakin beririsan dengan analis data dan pakar keamanan digital, sebab tanpa kemampuan teknis tersebut, media bisa tersisih oleh konten manipulatif yang bergerak jauh lebih cepat di media sosial.

Literasi Publik dan Arah Jurnalisme ke Depan

Namun, teknologi bukan satu-satunya jalan keluar. Para akademisi menekankan bahwa literasi publik menjadi fondasi utama. Prof. Dr. Suwandi Sumartias dari Universitas Padjadjaran menilai lemahnya literasi media membuat masyarakat mudah terjebak dalam informasi palsu. Ia menekankan perlunya membangun imunitas informasi agar publik mampu menilai kebenaran tanpa sekadar bergantung pada satu sumber. Riset global mengenai strategi pre-bunking bahkan menunjukkan bahwa simulasi hoaks sejak dini dapat mengurangi kecenderungan seseorang untuk menyebarkan berita bohong. Sayangnya, pendidikan literasi digital di Indonesia masih terbatas, terutama di sekolah. Jika pemerintah berani memasukkan literasi media ke dalam kurikulum formal, dampak jangka panjangnya bisa signifikan untuk menekan laju penyebaran disinformasi.

Gambaran masa depan jurnalisme Indonesia menunjukkan munculnya redaksi yang lebih hibrida, regulasi yang semakin ketat terhadap platform distribusi, meningkatnya peran lembaga pemeriksa fakta independen, serta penguatan literasi media di sekolah dan komunitas. Semua ini akan menentukan apakah kebenaran jurnalistik dapat bertahan di tengah arus deras informasi digital. Namun, cita-cita tersebut hanya mungkin tercapai jika ada kolaborasi lintas sektor, dukungan kebijakan yang jelas, dan pendanaan yang memadai. Tanpa itu, kebenaran akan terus menjadi medan perebutan di tengah derasnya arus informasi yang sulit dibedakan antara fakta dan manipulasi.

Diterbitkan di: netralnews.com